Keadilan Sosial Anak Petani Singkong Vs Anak Polisi

SURABAYA – BQ | Ini cerita kebetulan terjadi di Indonesia Timur. Tentang dua cluster sosial manusia Indonesia. Cerita terjadi di tengah hiruk pikuk penerimaan mahasiswa baru dan semacamnya tahun ini. Ini berkaitan dengan keadilan sosial di negeri ini.

Kisah ini dibagi menjadi tiga bagian. Dua bagian mewakili kisah nyata kehidupan kelompok masyarakat kelas bawah. Satu bagian bercerita tentang masyarakat menengah-atas. Kita mulai ceritanya!

Moses, Anak Petani Singkong

Moses Patibang (18 tahun), anak seorang petani singkong di Toraja, Sulawesi Selatan, diterima di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta lewat jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Penghasilan Natan Kapitong, ayahnya, kurang dari Rp500.000 per bulan. Itu pun sudah nyambi sebagai tukang ojek panggilan dan kuli bangunan.

Uang segitu jauh dari cukup untuk kebutuhan keluarga. Karena si Sulung Moses punya dua adik yang juga butuh biaya.

Keharuan terjadi. Saat Natan sedang beribadah di gereja, tiba-tiba Moses berlari dan berteriak keras. Mengabarkan bahwa dirinya lolos SNBP di UGM. Kabar itu pun membuat ayahnya terharu bahagia. Begitu pun jemaat yang sedang beribadah.

Moses menjadi satu-satunya lulusan SMAN 3 Toraja yang lolos ke UGM, Program Studi (Prodi) S1 Ilmu Komunikasi, Fisipol, UGM. Yang membahagiakan Moses sendiri dan sang ayah, Moses terdaftar sebagai calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

“Puji Tuhan, saya lulus UGM…! Saya lulus UGM!,” pekik Moses, seperti dikisahkan di laman resmi UGM, Selasa (16/7/2024) lalu. Moses memang pandai. Kata ayahnya, selalu masuk lima besar di SMA-nya.

Moses mengaku memang berusaha keras. Ia ingin keluarganya berubah lebih maju. Tak tega melihat ayahnya berjibaku bekerja kasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga.  Dia juga ingin menunjukkan yang terbaik untuk almarhumah ibunya.

Kisah Gigih, Anak Guru Honorer

Cerita bagian kedua ini mirip yang pertama. Tentang Gigih Indah Sukma Halwai (17 tahun), perempuan anak guru honorer yang  diterima di Prodi S1 Fisika, FMIPA, UGM. Seperti Moses, Gigih juga diterima melalui jalur SNBP.

“Deg-degan, nangis, bahagia, campur aduk. Saya masih tidak percaya bisa diterima di UGM lewat SNBP. Di sekolah saya, jarang ada yang lulus SNBP,” tutur Gigih seperti di laman UGM, kemarin (17/7/2024).

Versi laman resmi UGM, Gigih lolos UGM dengan mendapat subsidi UKT 100 persen sampai lulus. Anak ketiga dari empat bersaudara ini kini tengah menunggu pengumuman KIP Kuliah-nya.

Ayah Gigih, Muhidin (59 tahun), tak kalah bahagia. Selain senang anaknya diterima di UGM, ia sangat lega karena ada subsidi UKT 100 persen. “Saya sangat terbantu, khususnya dalam keadaan ekonomi sulit seperti ini,” ucapnya.

Beban Muhidin memang berat. Dia sendirian menghidup keluarganya. Tidak ada lagi istrinya, Purnawati, yang semasa hidup berjualan alat rumah tangga di toko depan rumah. Sepeninggal istrinya sejak 2019, tokonya tak terurus.

Sebagai guru honorer bersertifikasi dan telah 30 tahun mengajar, Muhidin mendapat gaji Rp2 juta per bulan. Namun, uang itu pas-pasan untuk kebutuhan keluarganya yang terdiri atas 5 orang.

Dan, tunjangan sertifikasinya per Desember 2024 nanti juga berhenti karena dia memasuki usia pensiun. Dia masih boleh mengajar, namun hanya menerima gaji pokok Rp500 ribu per bulan.

“Selama ini untuk tambah-tambah, setelah mengajar, saya juga ngarit rumput untuk pakan sapi,” tutur lulusan Matematika, Universitas Mataram tahun 1990 tersebut.

Fasilitas Penerima KIP Kuliah

Sebelum ke cerita bagian 3, rasanya bikin penasaran jika tidak mencari tahu apa sih yang didapat penerima KIP Kuliah. Dikutip dari laman resmi KIP Kuliah, calon mahasiswa bisa kuliah gratis lewat program KIP Kuliah. Asalkan prodi di kampusnya sudah terakreditasi minimal Baik atau C.

Menurut laman resmi UGM, Prodi S1 Komunikasi UGM, tempat Moses bakal kuliah, serta S1 Fisika tempatnya Gigih, mengantongi akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Biaya yang ditanggung KIP Kuliah adalah biaya pendidikan per semester (UKT).

Biaya itu diusulkan oleh perguruan tinggi yang bersangkkutan. Adapun untuk prodi dengan akreditasi A atau Internasional maksimal dapat Rp8.000.000 dan khusus prodi kedokteran maksimal Rp 12 juta. Anggap saja Moses juga dapat UKT gratis 100% seperti yang diterima Gigih. Karena soal itu tak singgung di laman resmi UGM.

Selain itu, penerima bantuan KIP Kuliah mendapatkan uang saku untuk memenuhi kebutuhan di luar biaya pendidikan. Uang saku ditentukan berdasarkan biaya hidup tempat perguruan tinggi berada. UGM berada di Yogyakarta, masuk daerah klaster 3. Sehingga Moses dan Galih berhak mendapatkan uang saku Rp1.100.000 per bulannya.

Biaya Tak Dicover KIP Kuliah

Namun yang patut diingat, KIP  Kuliah tidak menanggung biaya di bawah ini:

1. Biaya operasional pendidikan termasuk untuk menanggung biaya jas almamater
2. Biaya baju praktikum.
3. Biaya asrama.
4. Biaya pendukung pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
5. Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang.
6. Biaya kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan mandiri.
7. Wisuda.

Tentu saja, Moses dan Galih dan keluarga harus menanggung biaya-biaya tersebut. Meski demikian, fasilitas yang didapatnya dari pemerintah masih ‘cukup adil’ bagi keluarga mereka yang tergolong kelas bawah. Sangat membantu.

Namun, kuliiah Moses dan Gigih harus selesai tepat waktu, sesuai syarat menerima KIP Kuliah. Untuk S1 non-Kedokteran syaratnya 8 semester. Ada juga sederet sanksi dan penghentian KIP Kuliah jika melanggar ketentuan.

8 dari 11 Catar Lolos Akpol Anak Polisi

Nah, sampailah kita di cerita bagian ketiga. Tentang kabar gembira keluarga anggota Polri. Sebanyak 11 calon taruna (catar) lulus dalam seleksi Akademi Kepolisian (Akpol) untuk Panitia Daerah (Panda) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun ini. Nah, 8 di antaranya adalah anak polisi.

Hal itu tentu saja jadi kabar gembira bagi keluarganya dan korps baju cokelat di sana. Namun, kabar itu jadi perdebatan di media sosial. Bahkan, juga disorot Ombudsman. Netizen mempersoalkan bahwa dari 11 yang lolos calon taruna Akpol itu, hanya 4 orang yang asli orang NTT.

Mencuat isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kelulusan para anak polisi tersebut. Namun, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur Ariasandy menjelaskan, 8 anak polisi dinyatakan lolos melalui kuota reguler dan kuota Mabes Polri.  

“Lolos murni sesuai hasil tes. Bukan karena intervensi. Tetapi persiapan yang bagus,” ujarnya, Jumat (12/7/2024).  Dia membantah keras isu KKN.

Daftar 11 Casis Taruna Akpol NTT 2024

Adapun kedelapan anak polisi yang beruntung itu adalah:

1. Yudhina Nasywa Olivia (Polwan), ayahnya sudah lama bertugas di SPN Polda NTT.
2. Arvid Theodore Situmeang, anak mantan Kabidkum Polda NTT Kombes Halasan Roland Situmeang yang saat ini menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Hukum Divkum Polri.
3. Mario Cristian Bernalo Tafuy, anak polisi di Polres Kupang.
4. Ketut Arya Adityanatha,  anak Irwasda Polda NTT Kombes I Made Sunarta.
5. Lucky Nuralamsyah, anak AKP Firamuddin yang saat ini bertugas di Ditlantas Polda NTT.
6. Madison Juan Raphael Kana Silalahi, anak Dirkrimum Polda NTT Kombes Patar Silalahi.
7. Mochamad Rizq Sanika Marzuki, anak mantan Dirlantas Polda NTT Kombes Rahmat Hakim yang saat ini menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Gakkum Korlantas Polri.
8. Timothy Abishai Silitonga, anak Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga.

Soal 4 warga asli NTT yang lolos catar Akpol, Arysandy membenarkan hal itu. Dari 6 catar yang lolos masuk kuota reguler, 4 di antaranya anak asli NTT.

“Jadi ada 4 anak asli NTT. Yaitu 2 orang Suku Timor, 2 orang pendatang tapi lahir dan besar di sini. Sedangkan 2 orang lagi yang lolos kuota reguler ikut bapaknya, yang dinas di sini (anak polisi yang dinas di jajaran Polda NTT, red),” ujar Ariysandy, Senin (8/7/2024) lalu.

Namun, dia mengatakan proses seleksi catar Akpol diawasi ketat oleh 9 panitia eksternal (di luar kepolisian). Terdiri dari bidang kesehatan, psikologi, dan akademisi. Jadi, nilai masing-masing peserta tidak bisa diintervensi.

Keadilan Sosial Barat dan Timur Indonesia

Meski begitu,  Ombudsman RI Perwakilan NTT lalu menyinggung keadilan sosial dalam kelulusan calon taruna Akpol di NTT tersebut.

“Ini bukan soal anak-anak NTT mampu atau tidak mampu bersaing. Tetapi lebih kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal yang sering diucap Presiden Jokowi untuk membandingkan wilayah Barat dan Timur,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton, Minggu (7/7/2024) lalu.

Di sinilah poin yang perlu digarisbawahi. Kisah Moses dan Gigih yang mewakili cluster sosial bawah sangat mewakili rasa keadilan sosial di Indonesia. Memenuhi sila kelima Pancasila. Sedangkan kisah 8 anak polisi yang lolos catar Akpol terasa ‘mengganjal’ di hati sanubari. Walaupun proses seleksinya dijamin tidak ada intervensi dari kepolisian.

4 dari 6 Warga Belum Terpenuhi Keadilan Sosialnya

Bicara keadilan sosial, topik itu memang terkesan abstrak. Namun sebenarnya bisa diukur. Indonesia Social Justice Network (ISJN) pernah meneliti dan menerbitkan Indeks Keadilan Sosial Indonesia (IKSI) pada tahun 2020. ISJN mengukur keadilan di Indonesia setelah 75 tahun merdeka ketika itu.

ISJN bukan sembarangan. Merupakan organisasi jaringan yang anggotanya alumni penerima beasiswa International Fellowship Program (IFP) dari The Ford Foundation, sejak tahun 2000 sampai 2009.  Hasil penelitian yang dikoordinatori Sudjarwoto PhD itu diterbitkan pada Agustus 2020.

Hasil perhitungan IKSI nasional tahun 2020 adalah 63,46. Artinya sekitar 63% warga Indonesia terpenuhi keadilan sosialnya. Dengan kata lain, 6 di antara 10 orang Indonesia sudah terpenuhi keadilan sosialnya. Sisanya 4 dari  10 orang Indonesia masih belum terpenuhi.

Bila dilihat dari kontribusi masing-masing dimensi, maka penanggulangan kemiskinan ekonomi dan pemenuhan layanan pendidikan memberikan sumbangan terbesar. Sedangkan keadilan antargenerasi dan kohesi sosial adalah dimensi yang memberikan sumbangan terkecil.

Keadilan Sosial 13 Provinsi di Bawah Rata-Rata

Secara nasional, ada 13 provinsi atau sekitar sepertiga dari total jumlah provinsi di Indonesia yang IKSI-nya di bawah rata-rata nasional. Provinsi yang memiliki IKSI terendah adalah Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Kalimantan Barat.

(Catat! Wilayah-wilayah tersebut mayoritas Indonesia Timur. Itu adalah wilayahnya Moses, Galih, dan 8 anak polisi yang lolos calon taruna Akpol tadi. Kecuali Kalimantan Barat termasuk Indonesia Barat.)

Kembali ke penelitian ISJN, IKSI tertinggi didominasi oleh provinsi-provinsi di Jawa dan Sumatera. Lima besar IKSI Indonesia tahun 2018, adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali,  dan Kepulauan Riau.

(Catat juga! Wilayah-wilayah tersebut adalah Indonesia Barat yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimangan. Riau masuk wilayah Sumatera bagian tengah).

Di situlah urgensi dari ungkapan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton. Dia mengutip Jokowi yang sering mengatakan, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk membandingkan wilayah Barat dan Timur.” Intinya, keadilan seharusnya bisa merata di tanah air. Itu poinnya.

Jakarta-Papua Senjang Menganga

Namun yang terjadi, malah kesenjangan yang demikian menganga. Menurut IKSI pula, kesenjangan antara DKI Jakarta dan Papua sungguh luar biasa. Sampai dengan 20,03%. Penjelasannya, jika di DKI Jakarta 7 di antara 10 orang sudah terpenuhi keadilan sosialnya, di Papua hanya 5 di antara 10 orang saja.

“Berpuluh-puluh tahun DKI Jakarta tidak hanya menjadi ibu kota negara tetapi telah menjelma menjadi pusat-pusat kapitalis yang menyedot sumber-sumber daya provinsi di luar ibu kota,” demikian tulis ISJN dalam laporannya tersebut.

Pakar ekonomi Prof Dr Didik J Rachbini pernah mengingatkan, dalam kesenjangan ekonomi, ada kemiskinan. Dan, kemiskinan itu adalah pintu masuk kemunkaran, kemudaratan. “Kecemburuan sosial menstimulasi kebencian dan radikalisme yang merusak moderasi keberagamaan,” ungkapnya dalam Seminar Nasional Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Mnggu (13/12/2020) silam. hkm