Pak Muhadjir! Sungguh Mati Publik Penasaran Anggaran Pendidikan Rp 346 T untuk Dana Desa

SURABAYA –  Mantan Mendiknas 2009-2014 Mohammad Nuh heran dengan adanya dana desa pada alokasi anggaran fungsi pendidikan tahun 2024. Memang bikin kaget! Karena jumlahnya tak main-main. Rp 346 triliun! Alias 52 persen dari anggaran pendidikan nasional tahun ini yang sebesar Rp 655 triliun!

“Untuk siapa?” tanya Pak Nuh, panggilan akrabnya, saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan dengan Komisi X DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024) lalu.

“Tolong… jujur!” sambung ketua Pembina Yayasan Guru Mulia Indonesia (YGMI) tersebut.

“Karena, ini soal amanah,” imbuhnya lagi.

Sebelum mempersoalkan hal itu, Pak Nuh sempat memaparkan alokasi anggaran pendidikan 2004 sebesar Rp 665 triliun tersebut berdasarkan data pemerintah yang dia terima. Yaitu untuk:

• Kemendikbudristek Rp 98 triliun
• Kemenag Rp 62 triliun
• Kementerian dan lembaga lain Rp 32,8 triliun
• Anggaran pendidikan pada belanja non-kementerian/lembaga  Rp 47 triliun
• Pengeluaran pembiayaan Rp 77 triliun
• Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 346 triliun.

Nah, point terakhir itulah yang bikin Pak Nuh penasaran, karena nilainya memang fantastis.  “Saya terus terang dan penasaran, mulai kapan masuk dana desa di dalam anggaran dana pendidikan. Dan isinya apa?” tanya mantan rektor ITS ini.

Menurut hemat Pak Nuh, anggaran pendidikan harus murni digunakan untuk kepentingan pendidikan saja. Jika memang diperuntukkan untuk kepentingan lain, mestinya meminta izin dan menyampaikannya ke publik.

“Penyimpangan… yang luar biasa!” ujar mantan Ketua Dewan Pers itu kritis dan keras.

“Kalau seandainya kita secara formal melegalkan sesuatu yang tidak benar, pada kenyataannya memang enggak benar pula, saya kira tobat. Sehingga selanjutnya yang akan datang ini masa pertobatan dalam mengelola dana pendidikan,” imbuh Pak Nuh panjang lebar.

“Harus jujur, betul enggak?” imbuhnya retoris.

“Kalau seandainya memang kekurangan dana lain, sampaikan saja, ‘memang kurang dana lain, yang tersisa itu yang terlalu mewah itu pendidikan. Oleh karena itu mohon diikhlaskan ya pendidikan saya pakai untuk ini’. Nyaman, minta izin,” bebernya.

Pak Nuh pun meminta pihak terkait untuk menjelaskan penggunaan dan peruntukan dari anggaran pendidikan 2024.

“Kalau dana desa itu yang ngurus lurah, terus lurah ngurusi apa di pendidikannya itu. Kalau dicari, ini enggak bisa kita berargumen secara politik, enggak bisa. Tetapi argumentasinya adalah argumentasi secara jujur dari hati nurani,” lanjut Pak Nuh kembali panjang lebar.

UKT Melonjak, Banyak Sekolah Rusak Tak Kunjung Diperbaiki

Pak Nuh kemudian mengaitkan anggaran pendidikan yang disebutnya salah kelola tersebut dengan fakta dunia pendidikan saat ini. Yang terbaru adalah uang kuliah tunggal (UKT) melonjak Banyak juga sekolah rusak yang tidak kunjung diperbaiki.

Baru-baru ini memang marak unjuk rasa mahasiswa akibat melonjaknya UKT. Perwakilan BEM akhirnya diterima Komisi X DPR RI yang membidangi masalah itu. Mendikbudristek Nadiem Makarim pun dipanggil. Tak lama setelah pemanggilan oleh Komisi X DPR itu, Nadiem juga dipanggil Presiden Joko Widodo di Istana. Usai dipanggil presiden , Nadiem mengumumkan bahwa kenaikan UKT dibatalkan. Kampus-kampus PTN harus mengembalikan uang kenaikan UKT yang telah telanjur diterima dari mahasiswa.

Jawaban Menko PMK Muhadjir  

Kembali ke rapat di Komisi X DPR RI, sebenarnya saat itu, mantan Mendikbud RI yang kini jadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Efendy, yang duduk tak jauh dari Pak Nuh, sudah memberikan jawaban. Namun, isu rasa penasaran Pak Nuh jauh lebih kuat dari penjelasan Muhadjir. Menjadi isu yang diangkat media-media online bagai laron berterbangan… Dan hanya 1-2 media online yang memberitakan penjelasan Muhadjir.

Saat itu Panja Pembiayaan Pendidikan dengan Komisi X DPR RI memang mengundang para mantan Mendikbud. Tiga eks menteri hadir:  Pak Nuh, Muhadjir, dan Muhammad Nasir. Anies Baswedan dan Bambang Sudibyo berhalangan.

Tiap Desa Harus Punya PAUD

Menjawab rasa penasaran Pak Nuh, Muhadjir ketika itu menjelaskan bahwa saat ini pemerintah memiliki program bahwa setiap desa harus punya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Walaupun dia mengakui setelah dicek masih ada 15.000 desa yang tidak memilikinya.

“Tahun lalu saya cek masih 15.000 desa yang tidak punya PAUD. Setelah kami susuri sudah, ada TK swasta,” kata Muhadjir yang mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Muhadjir menambahkan, program pendidikan kini ditingkatkan menjadi program 10 tahun. Dengan kewajiban bagi anak-anak usia 5-6 tahun masuk PAUD.  

“Jadi itu, Pimpinan. Untuk fisik (proyek fisik pengadaan sarana PAUD maksudnya, red) itu melalui dana desa. Kemudian untuk operasional ada BOP PAUD yang langsung didrop melalui DAK. Ini untuk klarifikasi (atas pertanyaan Pak Nuh, red),” imbuhnya. 

BOP adalan Bantuan Operasional Pendidikan. DAK, Dana Alokasi Khusus. Sayangnya Muhadjir tidak menjelaskan rincian dana untuk BOP PAUD tersebut. Mungkin karena untuk data begitu, menteri tidak hapal. Perlu koordinasi dulu.

Dan, jawaban yang tidak lengkap itu pun jauh dari memuaskan. Masih ada pertanyaan besar. Apakah BOP PAUD itu sampai menelan 52 persen anggaran pendidikan tahun 2024. Sangat banyak lho. Rp 346 triliun!

Korupsi Kades Masih Marak

Apalagi berita korupsi kepala desa (Kades) juga masih santer. Catatan KPK, selama sembilan tahun, sejak 2012 hingga 2021, korupsi terjadi  601 desa. Sebanyak 686 perangkat desa dan kepala desa terlibat. Firli mengungkap hal itu saat rapat koordinasi Pembentukan Desa Antikorupsi Tahun Anggaran 2023 di Gedung KPK, 18 Okboer 2022 lalu.

(Keluar sedikit dari topik korupsi desa) Sayangnya Firli sendiri kini juga terbelit dugaan pemerasan Rp 1,3 miliar. Kasusnya sedang ditangani Polda Metro Jaya. Adalah Syarul Yasin Limpo (SYL) saat menjabat Menteri Pertanian mengaku memberi Firli ‘uang persahabatan’ Rp1,3 miliar. Uang diberikan setelah Filri beberapa kali kirim pesan via WhatsApp kepadanya terkait KPK akan menangani dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

Kembali ke korupsi desa. Beritanya di Jatim juga santer. Di Tuban, Jawa Timur, sepanjang 2023, tercatat dari 10 terpidana korupsi yang ditahan di Lapas Kelas IIB Tuban, 6 di antaranya adalah Kades. “Didominasi Kades,” ujar Kasi Pembinaan Nara pidana, Anak Didik, dan Kegiatan Kerja (Binadik Giatja) Lapas Kelas IIB Tuban Moch Arief Kafani, 18 Desember 2023. 

Terbaru di Bojonegoro. Empat Kades di wilayah Kecamatan Padangan,  ditahan atas dugaan korupsi Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk pembangunan jalan. Total kerugian negara Rp1,2 miliar. Korupsinya tahun 2001, baru tahun ini pendalamannya, kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto. “Cukup lama pendalamannya,” katanya di Mapolda Jatim, Rabu sore (8/5/2024).

Itu hanya contoh-contoh korupsi desa. Masih banyak yang lainnya. Melihat fakta maraknya korupsi Kades tersebut, kemudian menghubungkannya dengan alokasi anggaran pendidikan ke dana desa sebanyak Rp346 triliun, muncul rasa waswas. Jangan-jangan nanti juga dikorupsi? Tak heran Pak Nuh terus penasaraan dan bertanya, “Untuk  siapa?”

Bukan hanya Pak Nuh yang rasa penasarannya belum terjawab. Tapi juga juga kita. Rakyat Indonesia. Jawaban pemerintah yang lebih komprehensif soal dana desa yang masuk anggaran pendidikan sebesar Rp 346 triliun ditunggu publik. Kita benar-benar dibuat seperti lirik lagu Rhoma Irama. “Sungguh mati aku jadi penasaran!” (hkm)